PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPENGEDAR KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Purba, Natalia Mechtildis and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Pontoh, James Vinsensius L. (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAPPENGEDAR KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_NataliaPurba.pdf Download (2MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_NataliaPurba.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap orang. Seiring berkembangnya zaman, gaya hidup masyarakat semakin hari semakin tinggi dan adanya kecenderungan untuk tetap tampil eksis dengan menggunakan barang-barang yang palsu dan menjadi cantik seketika. Hal ini di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang-barang yang palsu yang dibuat seakan-akan sama dengan yang aslinya khusunya produk kosmetika yang tidak mempunyai izin edar yang tidak teruji kegunaannya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur mengenai sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar.Penulis mengangkat contoh kasus yang dilakukan oleh seorang bidan dimana melakukan kegiatan suntik pemutih dengan meggunakan bahan yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM dan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan kegiatan suntik pemutih tersebut.Penelitian ini dibuat dengan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa BPOM melakukan pengawasan terhadap produk baik sebelum maupun sesudah diedarkan yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market.Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar dilakukan dengan menggunakan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun.

Kata Kunci : Kosmetik, Izin Edar, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: