PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

MATINDAS, BRIGITA FABIOLA and Lontoh, Rietha Lieke and Rusyadi, Ignatius (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_BrigitaMatindas.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_BrigitaMatindas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sistem jaminan sosial kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kemudian menjadikan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pelaku usaha dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai konsumen. Pada kenyataan yang terjadi masih sering didapati keluhan-keluhan dari konsumen karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertanggungjawaban terkait penurunan kelas serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini pertanggungjawaban dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian dan konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi ketika jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya, hal ini diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kegiatan-kegiatan sosialisasi edukasi bagi konsumen lebih khusus mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sangat diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: