PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ILAT, CLIFFORT VEREL EZRA and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Tambajong, Helena Benedicta (2020) PENERAPAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA DARI TINDAKAN SERANGAN KEJAHATAN ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_CliffortIlat.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_CliffortIlat.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Masyarakat ketika berhadapan dengan serangan ancaman kejahatan terhadap dirinya pada umumnya mencoba melindungi diri dengan melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan ancaman kejahatan terhadap dirinya, akan tetapi masyarakat yang dalam hal ini terancam keselamatannya dari serangan ancaman dengan maksud melindungi diri sendiri dengan melawan malah di pidana dari tindakan pembelaan yang dilakukannya. Substansi mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dari tulisan ini adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan orang lain dari perspektif hukum pidana dan penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku pembelaan terpaksa, Penulisan ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa dari serangan kejahatan orang lain dari perspektif hukum pidana serta mengetahui penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan alasan pembenar dan alasan pemaaf serta unsur pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku pembelaan terpaksa tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana. Harus memperhatikan asas proposionalitas dan asas subsidiaritas dan syarat pembelaan terpaksa serta pemenuhan unsur Pasal 49 KUHP. Diperlukan penegasan terhadap substansi mengenai pembelaan terpaksa sehingga penegak hukum dan masyarakat tidak salah mengartikan.
Kata Kunci: Penerapan, Pembelaan terpaksa, Pidana.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: