TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

RAMPENGAN, PASCAL ANDRE and Pailah, Steven Yohanes and Lumowa, Valentino (2020) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI_PascalRampengan.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA_PascalRampengan.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Fenomena perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang telah dimulai sejak dahulu, bahkan masalah ini telah menjadi fokus berbagai forum dan komunitas internasional. Dulu, tujuan klasik dari perdagangan orang adalah untuk memperbudak orang, sehingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjelaskan larangan terkait perbudakan yang menjadi alasan orang diperdagangkan. Sementara itu, kini wujud perdagangan orang era modern telah berkembang menjadi kejahatan internasional yang posisinya sejajar dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menjawab kompleksitas masalah perdagangan orang tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengeluarkan konvensinya tentang kejahatan transnasional terorganisasi dimana konvensi tersebut diikuti oleh tiga protokol salah satunya adalah Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak. Menjadi negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia terlibat aktif dalam menyuarakan narasi anti perdagangan orang, ditandai dengan meratifikasi protokol tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktinya kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal karena Indonesia melakukan reservasi terhadap satu pasal yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah perdagangan orang. Untuk itu, penulis melihat perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia terkait mengatasi masalah perdagangan orang yang dapat dilihat dari meratifikasi instrumen hukum internasional, melegalisasi aturan-aturan hukum, menginstitusionalisasikan lembaga-lembaga terkait, dan kemudian mengoptimalkan penegakan hukum guna meningkatkan uapaya memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan terkait bagaimana relevansi dari protokol tersebut dalam membantu pemerintah menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, penulis menganalisa tiga komponen terkait seperti menjamin perlindungan bagi korban terdampak, memberikan restitusi, hingga menjalin kerja sama internasional dalam rangka memaksimalkan upaya ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan judul penelitian.
Kata Kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Indonesia, Perdagangan orang

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: