REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

LOHO, JUSTITIO MARIANO and Aryesam, Primus and Tambajong, Helena Benedicta (2019) REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB)
	PDF BAB_ISI-DAFTAR_PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Tindak pidana narkotika dan psikotropika merupakan masalah serius bagi dunia internasional khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Warga masyarakat yang baik adalah yang mengetahui hak dan kewajibannya, salah satu kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adalah ikut ambil bagian dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika dengan cara melaporkan segala bentuk tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika seseorang tidak melaporkan kejahatan narkotika dan psikotropika kepada aparat penegak hukum, orang
tersebut bisa dijerat dengan Pasal 131 undang-undang narkotika, karena pelanggaran terhadap sebuah keharusan menurut undang-undang. Kekuatan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 131 undang-undang narkotika dirumuskan bahwa jika seseorang tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111 sampai pasal 129 undang-undang
narkotika, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Maka, penulis mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku
delik omisi serta bagaimana kekuatan sanksi terhadap pelanggaran delik omisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data dan kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap pelaku delik omisi harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif serta unsur formil dan materil tindak pidana. Selanjutnya, kekuatan sanksi pidana terhadap pelaku delik omisi terlalu ringan, sehingga perlu adanya penyusunan kembali (reformulasi) mengenai sanksi terhadap pelaku delik omisi.

Kata kunci: Reformulasi, Narkotika, Delik Omisi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: