PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Lelu, Maria H. and Tambajong, Helena Benedicta and Lontoh, Rietha Lieke (2015) PENERAPAN PERWALIAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-ABSTRAK.pdf Download (569kB)
	PDF BAB ISI-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Masalah perwalian secara umum di atur dalam KUHPerdata dari Pasal (330-418a),
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal ( 33-36 ). Perwalian terjadi ketika orang tua atau lembaga yang dipercaya sebagai pengganti dan pemegang kekuasaan orang tua berakhir atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Mengangkat masalah perwalian anak khususnya anak terlantar maka yang menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan perwalian anak terlantar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan akibat hukum yang timbul bagi suatu badan hukum apabila tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara guna mendapatkan jawaban dari permasalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perwalian anak terlantar belum sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang. Peralihan kekuasaan orang tua kepada pihak lain terjadi secara langsung pada waktu anak masuk ke yayasan tersebut.Di samping karena tidak mengetahui aturan hukum yang ada, hal lainnya adalah prosedur perwalian anak melalui penetapan pengadilan oleh suatu badan hukum dinilai memakan waktu lama dan membutuhkan banyak biaya. Akibatnya adalah kedudukan yayasan sebagai wali kurang kuat. Sebagai solusi dari kendala ini adalah perlu adanya sosialisasi aturan dan menyederhanakan peraturan perwalian serta perlu adanya sosial kontrol pada pelaksanaan peraturan yang telah dibentuk.

Kata Kunci: Perwalian, Anak terlantar dan Perlindungan anak.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: