KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PENERIMA HAK BANGUN GUNA SERAH YANG MENGALAMI WANPRESTASI

Pangemanan, Andreas Velyndra and Tambajong, Helena Benedicta and Pailah, Steven Yohanes (2018) KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PENERIMA HAK BANGUN GUNA SERAH YANG MENGALAMI WANPRESTASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

PDF
DAFTAR ISI fix print revisi_perjanjian BOT - Copy.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Kedudukan hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Tentunya syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Bentuk perjanjian baru yang ada di masyarakat saat ini adalah perjanjian bangun guna serah (BGS). Perjanjian bangun guna serah (BGS) merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yakni pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak dan investor sebagai penerima hak, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada pihak investor untuk mendirikan suatu bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BGS), dan mengalihkan
kepemilikan suatu bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Saat ini belum ada peraturan yang membahas lebih khusus mengenai perjanjian bangun guna serah. Meskipun demikian masih ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul yang berhubungan dengan perjanjian bangun guna serah. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan hukum penerima hak bangun guna serah yang mengalami wanprestasi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan meninjau dari beberapa sumber hukum berupa Undang-Undang, buku-buku dari para ahli, kamus, dan sebagainya. Sangat diharapkan bagi pemerintah maupun dari pihak swasta atau siapa saja yang membuat suatu perjanjian untuk lebih cermat dalam menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian sehingga tidak akan muncul faktor yang dapat
merugikan kita. Penyelesaian sengketa antara pihak pemberi hak maupun penerima hak dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Karena suatu perjanjian memiliki kaitannya dengan keperdataan, maka penyelesaian sengketa
tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Bangun Guna Serah, Perjanjian, Penyelesaian Sengketa

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: