PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Wullur, Claudio Fransiskus Xaverius and Pontoh, James Vinsensius L. and Lomowa, Valentino (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (462kB)
	PDF BAB ISI-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Dewasa ini, organisasi masyarakat tumbuh pesat di Indonesia. Tetapi bukan menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk menyatukan Indonesia, organisasi masyarakat malah menjadi pemecah-belah kelompok masyarakat. Selain munculnya perbedaan-perbedaan pendapat, sangat disayangkan banyaknya organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas menyimpang. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat, namun nyatanya masih begitu banyak organisasi masyarakat yang menyimpang. Penerapan hukum yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa organisasi masyarakat dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuatan politik atau pemuka agama sehingga dalam praktiknya organisasi masyarakat tidak menjadi tempat mengemukakan aspirasi masyarakat malah menjadi alat dari para pimpinan organisasi untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Dengan kekuatan politik pimpinan atau mengatasnamakan agama, pimpinan maupun anggota organisasi sering luput dari penerapan hukum. Perlunya keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum akan amat sangat berpengaruh dalam permasalahan organisasi masyarakat yang kita hadapi saat ini.
Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Penerapan Sanksi, Pimpinan Organisasi yang Menyimpang.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: