EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Senduk, Claudia Glory and Lontoh, Rietha Lieke and Lumowa, Valentino (2018) EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.

	PDF COVER-PERYATAAN KEASLIHANClaudia G Senduk.pdf Download (699kB)
	PDF BAB ISI-DAFTAR PUSTAKA_Claudia G Senduk.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)

Official URL: http://digilib.unikadelasalle.ac.id/

Abstract

Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan bukan tidak mungkin terjadinya perkawinan antar agama (beda agama). Namun dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2, yang menyebutkan perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian berarti perkawinan di Indonesia yang dianggap sah jika sudah sesuai dengan hukum agama tertentu yang ada di Indonesia maka undang-undang mengesahkannya. Kenyataan yang terjadi banyak perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri untuk mendapatkan keabsahannya. Karena mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, Pasal 56, mengenai perkawinan di luar wilayah Indonesia. Pada akhirnya ada beberapa pasangan beda agama melangsungkan perkawinan di luar negeri dan kemudian dicatatkan di Catatan Sipil. Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan perkawinan beda agama di luar negeri dan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan berarti sahnya perkawinan menurut hukum agama tertentu di Indonesia. Apabila perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri, setibanya di Indonesia dicatatkan di Catatan Sipil tetap saja tidak sah. Petugas pencatat hanya bertugas mencatat dan mendaftarkan peristiwa perkawinan tersebut, tanpa meneliti kembali mengenai keabsahannya. Jadi pencatatan perkawinan merupakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas administrasi penduduknya.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Luar Negeri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Creators: